oleh

DPRD Dukung Petani Kab. Bekasi Lakukan Judicial Review Permentan Nomor 1 Tahun 2020 ke MK

SATU ARAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi merespon dan mendukung langkah petani Kabupaten Bekasi melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Judicial review dilakukan terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi Harga dan Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020. Diketahui aturan itu dikatakan para petani sudah sangat menyengsarakan para petani.

Anggota Komisi II DPRD, H. Danto mengatakan, pihaknya meminta kepada tokoh petani bisa membuat permohonan surat audiensi secara tertulis kepada Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, sehingga dengan adanya permohonan itu, DPRD bisa membahas secara tegas kepada semua pihak terkait masalah yang dihadapi para petani saat ini.

“Petani coba buat surat permohonan audiensi dengan DPRD terkait permasalahannya. Buat redaksinya yang bagus, sehingga kami bisa segera menindaklanjutinya,” imbuhnya kepada satuarah.co, Rabu (18/11/2020).

Ditambahkan Danto, dengan adanya audiensi, nanti bisa disimpulkan permasalahan yang dihadapi para petani terkait dirugikannya dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi Harga dan Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020 tersebut.

“Nanti kalau sudah ada suratnya kita Komisi II akan agendakan untuk membahasnya bersama-sama,” ucapnya.

Menurutnya, petani adalah pahlawan pangan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Tentunya hukumnya wajib untuk diperjuangkan nasib para petani khususnya petani Kabupaten Bekasi.

“Kita Komisi II DRPD akan memperjuangkan nasib para petani,” ujar politisi asal Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, tokoh petani Kabupaten Bekasi H. Sardi melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi Harga dan Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020.

Diketahui, yang membuat sengsara para petani adanya Permentan Nomor 1 Tahun 2020 Adalah menerapkan kebijakan Kartu tani. untuk para petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, fakta di lapangan para petani banyak sekali saat ini yang tidak mempunyai kartu tani.

Sehingga dampaknya ribuan petani tidak mendapat kan pupuk bersubsidi, akhirnya para petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya lima kali lipat. Hal itu lah yang membuat petani semakin sengsara saat ini.

Komentar