oleh

Permentan RI No. 1 Tahun 2020 Digugat Tokoh Petani Kab. Bekasi ke MK, Ini Alasannya

SATU ARAH – Tokoh petani Kabupaten Bekasi melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi Harga dan Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020.

Pasalnya, dengan Permentan tersebut sudah sangat menyengsarakan para petani se-Indonesia.

Tokoh Petani Kabupaten Bekasi H Sardi mengatakan, sudah dua tahun lalu Pemerintah melalui Kementrian Pertanian menerapkan kebijakan ‘Kartu Tani’ untuk para petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun menurutnya, fakta di lapangan para petani banyak sekali saat ini yang tidak mempunyai kartu tani. sehingga,dampaknya ribuan petani tidak mendapat kan pupuk bersubsidi tersebut.

“Subtansi permohonan adalah agar MK membatalkan Permentan No. 1Tahun 2020 . Pada pasal 1 ayat 9 yang berbunyi kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin elektronik data capture di pengecer Resmi, “ujarnya kepada satuarah.co, Selasa (10/11/2020).

Ditambahkankan Sardi, dengan sulitnya para petani mendapatkan pupuk bersubsidi, akhirnya para petani di setiap musim tanam membeli pupuk non subsidi yang perkuintalnya mencapai Rp. 1 juta. Harga itu sangat jauh jika dibandingkan pupuk subsidi yang hanya Rp. 180 ribu per kuintal.

“Yang kedua, Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan sarana Pertanian No. 11/Kpts/SR.310 /B/03/2020 tentang petunjuk teknis dan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pupuk bersubsidi tahun 2020,” tambahnya.

Implementasi dari Permentan No. 1 Tahun 2020, ujar dia, sudah sangat menyengsarakan para petani di Indonesia.

“Bagaimana tidak, petani dihadapkan dengan aturan kartu tani sedemikian ruwetnya yang mekanismenya lewat perbankan. Kemudian para petani harus menggesek kartu itu di setiap kios yang ditunjuk dan mempunyai mesin elektronik untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” tandasnya.

Regulasi ini, lanjut Sardi, sudah tidak bisa diterima oleh para petani. Lebih baik memakai aturan yang lama. Kembalikan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Pihaknya berharap kepada Ketua MK, bisa segera membatalkan Permentan No. 1 Tahun 2020. Kemudian Ketua DPR RI dan Komisi VI segera bertindak untuk mencari solusi agar permasalahan petani ini mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Sebab kata dia, jika terus dibiarkan dikhawatirkan akan menjadikan indonesia krisis pangan, karena petaninya selalu dibuat susah oleh aturan yang tidak berpihak kepada para petani.

“Kami berharap ini menjadi prioritas di MK, DPR RI dan Komisi VI. Karena ini berkaitan dengan swasembada pangan di Indonesia,” imbuhnya.

Komentar