oleh

Selaraskan dengan Perda dan Perbup, DPMPTSP Kab. Bekasi Bakal Implementasikan UU Cipta Kerja

SATUARAH – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi mengaku, saat ini tengah menselaraskan regulasi tentang pelayanan perizinan dengan semua pihak di tingkat daerah dan Pemerintah Pusat agar segera bisa mengiplementasikan Omnibuslaw.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi H. Sutia Resmulyawan mengatakan, hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Saat ini sedang penyelarasan PP No 16 tahun 2021 dengan Perda dan Perbup yang ada di Kabupaten Bekasi,” ujarnya, Selasa (13/4/21).

Ditambahkan Sutia, peraturan itu merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan itu, lanjut Sutia, disebutkan Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Komentar